Ikhtisar Global COVID-19: Dampak terhadap Pemilu

Ikhtisar Global COVID-19: Dampak terhadap Pemilu (Bahasa Indonesia)

PUBLISHED:
20/06/2020
 |   | 

Ikhtisar Global COVID-19: Dampak terhadap Pemilu

Pemilu ditunda karena wabah COVID-19 (penyakit virus corona) menyebar ke seluruh dunia. Berikut adalah daftar jadwal dan rencana pemilu saat ini, seperti yang dilaporkan oleh badan penyelenggara pemilu dan media berita. Harap dicatat bahwa daftar ini tidak lengkap tetapi mewakili potret keputusan dan peristiwa di seluruh dunia.

Halaman ini dimutakhirkan pada 17 Juni 2020 (+Pukul 20.00 WIB). Periksa kembali pada halaman ini untuk pemutakhiran dan pedoman, berdasarkan penelitian International IDEA.

Silakan menghubungi International IDEA melalui elections@idea.int jika ada informasi yang memerlukan pemutakhiran lebih lanjut.

 

This Global overview of COVID-19: Impact on elections is available in English. 

Este panorama global sobre COVID-19 y las elecciones está disponible en español. 
Вся информация на этой странице также доступна на русском языке.​ 

تقرير جائحة كوفيد-19 وتأثيرها على الانتخابات حول العالم متاح باللغة العربية كدعم من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن

 

Halaman ini dimutakhirkan pada 30 Juni 2020 (¬+Pukul 20.20 WIB)

Datanglah kembali pada halaman ini untuk informasi dan pedoman terbaru berdasarkan penelitian International IDEA.

Silakan menghubungi International IDEA melalui elections@idea.int dan/atau a.aman@idea.int jika ada informasi yang perlu dimutakhirkan.

 

 

 

ANALISIS

 

DARI 21 FEBRUARI 2020 HINGGA 16 JUNI 2020:

• Setidaknya 66 negara dan teritori di seluruh dunia telah memutuskan menunda pemilu nasional dan subnasional karena COVID-19, dari jumlah ini setidaknya 22 negara dan teritori telah memutuskan menunda pemilu dan referendum nasional;

• Setidaknya 33 negara dan teritori telah memutuskan untuk menyelenggarakan pemilu nasional atau subnasional sebagaimana direncanakan semula meskipun ada kekhawatiran terkait COVID-19 dari jumlah ini 16 telah menyelenggarakan pemilu atau referendum nasional.

 

Map generated on 29 June 2020 using International IDEA’s Electoral Risk Management Tool (ERMTool)  

 

 

PEmILU DITUNDA KARENA COVID-19

Afrika 

  • Pemilu sela untuk daerah pemilihan Metsimotlhabe dan Boseja Selatan, Botswanna (semula dijadwalkan untuk Mei 2020)
  • Pemilu legislatif, Chad (semula dijadwalkan untuk 13 Desember 2020)
  • Pemilu parlemen, Ethiopia (semula dijadwalkan pada 29 Agustus 2020)
  • Pemilu legislatif parsial, Lékoni-Lékori (Akiéni), Gabon (semula dijadwalkan untuk 4 dan 18  April 2020)
  • Pemilu Sela Daerah Pemilihan Barat Niamina, Gambia (semula dijadwalkan pada 16 April 2020)
  • Pemilu Sela, Kenya (semula dijadwalkan untuk April, Juni-Juli 2020)
  • Pemilu sela untuk distrik senatorial di Bayelsa, Imo dan Plateau, Nigeria (semula dijadwalkan pada Maret 2020)
  • Semua pemilu sela tingkat kota dan kegiatan pendaftaran pemilih di Afrika Selatan (semula direncanakan pada Maret-Mei 2020)
  • Pemilu tingkat kota di Hassi El Ferid, and Jbeniana, (semula dijadwalkan pada 28-29 Maret 2020)
  • Pemilu kelompok kepentingan khusus, Uganda (semula dijadwalkan untuk April-Mei 2020)
  • Pemilu sela di daerah pemilihan 16 dewan distrik pedesaan Chiredzi, Zimbabwe (semula dijadwalkan pada 4 April 2020)

Amerika

  • Pemilihan Umum, Anguilla, teritori luar negeri Inggris (semula dijadwalkan untuk 29 Juni 2020) dipindahkan ke (paling lambat) 11 September 2020
  • Pemilu Kota di Kota Cordovan, Río Cuarto, Argentina (semula dijadwalkan untuk 29 Maret 2020)
  • Pemilihan Umum, Bolivia (semula dijadwalkan untuk 3 Mei 2020) dipindahkan ke 6 September 2020; pemilu sub-nasional di Bolivia (semula dijadwalkan untuk Maret 2020)
  • Pemilu tambahan untuk posisi senator di Mato Grosso Brazil (semula dijadwalkan untuk 26 April 2020)
  • Pemilu sela di Victoria and Rossland, Kanada (semula dijadwalkan untuk 4 April 2020); referendum di Kamloops, Kanada (semula dijadwalkan untuk 4 April 2020); Pemilu sela di Lytton, Kanada (semula dijadwalkan untuk 25 April 2020); pemilu tingkat kota, New Brunswick, Kanada (semula dijadwakan untuk 11 Mei 2020) dipindahkan ke Mei 2021 atau lebih cepat 
  • Referendum konstitusional, Chili (semula direncanakan untuk 26 April 2020)
  • Pemilu untuk Dewan Aksi Komunitas, Kolombia (semula dijadwalkan untuk 26 April 2020)
  • Pemilu presiden dan legislatif, Republik Dominika (semula dijadwalkan untuk 17 Mei 2020)
  • Putaran kedua pemilu lokal di tujuh distrik Guyana Prancis, departemen dan wilayah Prancis di luar negeri (semula dijadwalkan untuk 28 Juni 2020)
  • Pemilu lokal di Coahuila dan Hidalgo, Meksiko (semula dijadwalkan untuk 7 Juni 2020)
  • Pemilu pendahuluan di Paraguay (semula dijadwalkan untuk 12 Juli) dan Pemilu Lokal (Kota) Paraguay (semula dijadwalkan untuk 8 November) dipindahkan ke 2021
  • Pemilu Kota Lokal di Chipao, distrik Ayacucho, Peru (semula dijadwalkan untuk 29 Maret 2020)
  • Referendum daerah pemilihan tunggal, Kepulauan Falkland, teritori luar negeri Inggris (semula dijadwalkan pada 26 Maret 2020).
  • Pemilu Lokal (departemen dan kota), Uruguay (semula dijadwalkan untuk 10 Mei 2020) dipindahkan ke 27 September 2020.
  • Pemilu Pendahuluan Puerto Rico, teritori Amerika Serikat (semula dijadwalkan untuk 29 Maret 2020) dan 15 negara bagian seluruh AS; beberapa pemilu lokal di seluruh negara (semula dijadwalkan untuk Maret – Mei 2020) dipindahkan ke Mei-Agustus 2020.

Asia 

  • Pemilu untuk Korporasi Kota Chattogram dan daerah pemilihan Bogura-1 dan Jashore -6, Bangladesh (semula dijadwalkan untuk 29 Maret 2020)
  • Pemilu Rajya SabhaIndia (semula dijadwalkan untuk 26 Maret 2020) dipindahkan ke 19 Juni 2020; pemilu Gram panchayat di negara bagian Karnataka dan negara bagian Maharashtra  (semula direncanakan antara Juli dan Desember 2020)
  • Pemilu kepala daerah, Indonesia (semula dijadwalkan 23 September 2020) dipindahkan ke 9 Desember 2020
  • Pemilu parlemen putaran kedua, Iran (semula dijadwalkan untuk 17 April 2020) dipindahkan ke 11 September 2020
  • Pemilu dewan lokal dan Komite Pembangunan Perempuan [Women’s Development Committee/WDC], Maladewa (semula dijadwalkan untuk 4 April 2020)
  • Pemilu lokal, Kirgizstan (semula dijadwalkan untuk 12 April 2020)
  • Pemilu dewan kota, Oman (semula dijadwalkan untuk 2020)
  • Pemilu sela, Pakistan (semula dijadwalkan untuk Maret 2020)
  • Pemilu parlemen, Sri Lanka (semula dijadwalkan untuk 25 April 2020) dipindahkan ke 5 Agustus 2020
  • Pemilu parlemen, Suriah (semula dijadwalkan untuk 13 April 2020), dipindahkan ke 19 Juli 2020

Eropa 

  • Referendum tentang perubahan Mahkamah Konstitusi, Armenia (semula dijadwalkan untuk 5 April 2020)
  • Pemilu lokal di  Vorarlberg dan Styria, Austria (semula dijadwalkan untuk 15 Maret 2020 dan 22 Maret 2020) dipindahkan (Styria) ke 28 Juni 2020.
  • Pemilu lokal, Bosnia dan Herzegovina (semula dijadwalkan untuk 4 Oktober 2020) dipindahkan ke 15 November 2020
  • Pemilu Lokal di Isle of Man, dependensi Mahkota Inggris yang memerintah sendiri (semula dijadwalkan untuk 23 April 2020)
  • Pemilihan umum, Guernsey, dependensi Mahkota Inggris yang memerintah sendiri (semula dijadwalkan untuk Juni 2020) dipindahkan ke Juni 2021
  • Pemilihan Kepemimpinan Siprus Turki di Siprus (semula direncanakan untuk 26 April 2020) dipindahkan ke 11 Oktober 2020
  • Pemilu sela senat, Teplice Republik Ceko (semula dijadwalkan untuk 27-28 Maret dan 3-4 April 2020)
  • Putaran kedua pemilu lokal di Prancis (semula dijadwalkan untuk 22 Maret 2020) dipindahkan ke 28 Juni 2020
  • Pemilu delegasi penasihat luar negeri dan konsuler Prancis  (semula dijadwalkan untuk 16 dan 17 Mei 2020)
  • Pemilu lokal in Hessen dan Saxony, Jerman (semula dijadwalkan dari April-Oktober 2020)
  • Referendum nasional, Italia (semula dijadwalkan untuk 29 Maret 2020), selain sejumlah pemilu regional dan lokal
  • Pemilu luar biasa untuk Walikota Kota Podujeva, Kosovo (semula dijadwalkan untuk 15 Maret 2020)
  • Pemilihan cepat lokal untuk dewan kota di Riga, Latvia (semula dijadwalkan untuk 25 April 2020) dipindahkan ke 5 September 2020
  • Pemilu lokal desa Nucareni, distrik Telenesti dan desa Tirnova, distrik Donduseni, Moldova (semula dijadwalkan untuk 17 Mei 2020)
  • Pemilu lokal di Tivat, Montenegro (semula dijadwalkan untuk 5 April 2020)
  • Pemilu parlemen di Makedonia Utara (semula dijadwalkan untuk 12 April 2020)  dipindahkan ke 15 Juli 2020
  • Pemilu presiden, Polandia (semula dijadwalkan untuk 10 Mei 2020) dipindahkan ke 28 Juni 2020
  • Pemilu lokal di Rumania (semula dijadwalkan untuk Juni 2020)
  • Referendum nasional konstitusional di Rusia (semula dijadwalkan untuk 22 April 2020) dipindahkan ke 1 Juli 2020. Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia mengambil keputusan (3 April 2020) untuk menunda semua pemilu yang semula dijadwalkan dalam periode 5 April–23 Juni, yang meliputi sekitar 94 proses pemilu di tingkat lokal dan regional.
  • Pemilihan Umum di Serbia (semula dijadwalkan untuk 26 April 2020) dipindahkan ke 21 Juni 2020
  • Pemilu badan pemerintahan sendiri lokal, Slovakia (semula dijadwalkan 4 April 2020)
  • Pemilu regional di Euskadi dan Galicia, Spanyol (semula dijadwalkan untuk 5 April 2020)
  • Pemungutan suara federal, Swiss (semula dijadwalkan untuk 17 Mei 2020) dan beberapa pemilu lokal (kota) di kanton NeuchâtelTicino, dan Luzern  (semula dijadwalkan untuk April-Juni 2020).
  • Pemilu lokal di 118 dewan Inggris, Majelis London dan untuk tujuh walikota regional Inggris serta komisioner polisi dan pidana di Inggris, Kerajaan Inggris (semula dijadwalkan untuk minggu pertama Mei 2020) dipindahkan ke Mei 2021; komisioner polisi dan pidana di Wales, Kerajaan Inggris (semula dijadwalkan untuk minggu pertama Mei 2020) dipindahkan ke Mei 2021; Pemilu sela pemerintah daerah di Kincorth/Nigg/Cove dan Craigentinny/Duddingston, Skotlandia, Kerajaan Inggris (semula dijadwalkan untuk 14 dan 21 Mei 2020)
  • Referendum tentang Aborsi, Gibraltar, Teritori Inggris di luar negeri (semula dijadwalkan untuk 19 Maret 2020)

Oceania

  • Pemilu pemerintahan daerah di New South Wales, Australia (semula dijadwalkan untuk September 2020) dipindahkan ke September 2021 dan Pemilu Dewan Legislatif untuk divisi Rosevears dan Huon, Tasmania, Australia (semula dijadwalkan untuk 2 Mei 2020) dipindahkan ke hari Sabtu di bulan Juni, Juli atau Agustus 2020
  • Referendum, Kaledonia Baru, kolektivitas khusus Prancis (semula dijadwalkan untuk 6 Spetember 2020) dipindahkan ke 8 Oktober 2020
  • Pemilihan Umum Pemerintahan, Daerah Otonom Bougainville Papua Nugini (semula dijadwalkan untuk Juni 2020)
  • Pemilu Parlemen, Kiribati (semula dijadwalkan untuk 7 April 2020) dipindahkan ke 14 April 2020
  • Pemilu sela untuk Daerah Pemilihan Honiara Tengah dan Guadalcanal Timur Laut, Kepulauan Solomon (semula dijadwalkan untuk Juni 2020)
  • Pemilu khusus untuk walikota Yona, Guam, teritori Amerika Serikat (semula dijadwalkan untuk 28 Maret 2020) dipindahkan ke 18 April 2020

 

Peta dimunculkan pada 29 Juni 2020 menggunakan Electoral Risk Management Tool (ERMTool) International IDEA

 

PEMILU DISELENGGARAKAN DI TENGAH COVID-19

 

Contoh pemilu dan referendum yang berlangsung pada Februari 2020 meliputi: pemilu parlemen, Iran (21 Februari 2020); pemilu sela di Taiwan (22 Februari 2020); pemilu presiden Togo (22 Februari 2020); pemilihan umum Slovakia (29 Februari 2020).

Contoh pemilu dan referendum yang berlangsung pada Maret 2020 meliputi: pemilu lokal di Queensland, Australia (29 Maret 2020); pemilu sela lokal di Bangladesh (21 Maret 2020); pemilu parlemen ulang di 11 daerah pemilihan di Kamerun (22 Maret 2020); pemilu dewan, Kanada (26 Maret 2020); pemilu tingkat kota di Republik Dominika (15 Maret 2020); pemilu lokal di Prancis (15 Maret 2020); pemilu lokal di Bavaria, Jerman (putaran pertama 16 Maret 2020 dan putaran kedua 29 Maret 2020); referendum konstitusional di Guinea (22 Maret 2020); pemilihan umum di Guyana (2 Maret 2020); Pemilihan umum SeanadIrlandia (30-31 Maret 2020); pemilu legislatif di Israel (2 Maret 2020); pemilihan umum di Mali (29 Maret 2020); pemilu lokal di Hâncești, Moldova (15 Maret 2020); enam pemilu sela di Polandia (22 Maret 2020); pemilu lokal di Luzern, Swiss (29 Maret 2020); pemilu ketua kuomintangTaiwan (7 Maret 2020); pemilu parlemen, Tajikistan (1 Maret 2020); Pemilu sela di distrik bermandat tunggal No. 179 di wilayah Kharkiv, Ukraina (15 Maret 2020); pemilu pendahuluan di Arizona, Florida dan Illinois, AS (17 Maret 2020); Pemilihan umum di Vanuatu (19 Maret 2020).

Contoh pemilu dan referendum yang berlangsung pada April 2020 meliputi: pemilu sela lokal di Jepang (April 2020); pemilu parlemen di Kiribati (14 April 2020); pemungutan suara (putaran kedua) di Mali (19 April 2020); pemilu parlemen di Korea Selatan (15 April 2020); putaran kedua pemilu kota di Jenewa, Swiss (4 April 2020) hanya dengan pemungutan suara pos; pemilu pendahuluan demokratis di Wisconsin, AS (7 April 2020); pemilu kongres khusus, Maryland, AS (28 April 2020), pemilu pendahuluan di Ohio, AS (28 April 2020). 

Contoh pemilu dan referendum yang berlangsung pada Mei 2020 meliputi: pemilu lokal di Benin (17 Mei 2020); pemilu presiden di Burundi (20 Mei 2020); Pemilu Dua Tahunan ke Dewan Legislatif Maharashtra oleh anggota Majelis Legislatif, India (21 Mei 2020); pemilu pemerintah lokal, Negara bagian Cross River, Nigeria (30 Mei 2020); pemilihan umum, Niue (30 Mei 2020); pemilihan umum di Suriname (25 Mei 2020).

Contoh pemilu dan referendum yang berlangsung pada Juni 2020 meliputi: pemilu pendahuluan di 8 negara bagian dan Washington D.C., AS (2 Juni 2020); pemungutan suara penarikan kembali tingkat kota, Taiwan (6 Juni 2020); Pemilu Majelis Nasional, Saint Kitts dan Nevis (6 Juni 2020); pemilu pendahuluan, Georgia, Nevada, Dakota Utara, Carolina Selatan, dan Virginia Barat, AS (9 Juni 2020), Rajya Sabha, India (19 Juni 2020).

Langkah-langkah kesehatan dan keselamatan khusus diperkenalkan untuk banyak pemilu di atas, kecuali untuk Guyana, Kiribati, Niue, Slovakia, Tajikistan, Togo, dan Vanuatu.  Tidak ada kasus COVID-19 yang dilaporkan di negara-negara ini menurut WHO selama waktu pemilu.

 

 

Peta dimunculkan pada 29 Juni 2020 menggunakan Electoral Risk Management Tool (ERMTool) International IDEA

  

 

PEMILU SESUAI JADWAL

(Mei-Nov 2020)

Eden-Monaro, New South Wales, Australia (pemilu sela federal, 4 Juli 2020); Victoria, Australia (pemilihan umum pemerintahan lokal, 24 Oktober 2020); Belarus (pemilu presiden, 9 Agustus 2020); Saskatchewan, Kanada (pemilu provinsi, 26 Oktober 2020); Côte d'Ivoire (pemilu presiden, 31 Oktober 2020); Islandia (pemilu presiden, 27 Juni 2020); Yordania (pemilu parlemen, September 2020); Lithuania (Pemilu parlemen, 11 Oktober 2020); Malawi (pemilu presiden ulang, 2 Juli 2020); Daerah pemilihan Chini, Negara Bagian Pahang, Malaysia (pemilu sela majelis negara bagian, 4 Juli 2020); Mongolia (pemilu parlemen, 24 Juni 2020); Selandia Baru (Pemilihan umum dan referendum, 19 September 2020); Nigeria (pemilihan gubernur negara bagian Edo dan Ondo 19 September dan 10 Oktober 2020); Ukraina (pemilu lokal, 25 Oktober 2020). Banyak pemilu pendahuluan di AS dilaksanakan dalam bulan Juni-Agustus dan Pemilu Presiden masih sesuai jadwal untuk 3 November 2020. Sebagian besar pemilu subnasional AS akan diselenggarakan hanya melalui pemungutan suara pos, sebagai akibat COVID-19. 

 

KASUS PILIHAN

 

AFRIKA

 

Benin

17 Mei 2020 Pemilu Lokal

Benin menyelenggarakan pemilu lokal pada saat telah terdapat 339 kasus terkonfirmasi dan dua meninggal. Untuk mencegah penyebaran infeksi yang lebih luas, otoritas pemilu nasional [national election authority/CENA] mengamanatkan penggunaan masker wajah dan penjagaan jarak sosial di tempat pemungutan suara. Kampanye rapat umum tradisional dibatalkan oleh para kandidat, karena pengumpulan lebih dari 50 orang dilarang sebagai bagian dari pengaturan kesehatan yang berlaku. Partisipasi pemilih rendah sekitar 25 persen  dibandingkan 66,1% partisipasi pemilih di pemilu presiden terakhir pada 2016.

 

Burundi

20 Mei 2020 Pemilu Presiden, Legislatif dan Lokal

Pada 20 Mei, Burundi mengadakan pemilu terlepas dari ancaman infeksi COVID-19. Sesaat sebelum hari pemilu negara itu mencatat 42 kasus COVID-19 dan satu meninggal. Negara ini juga gagal dalam melakukan pengujian dengan hanya 633 pengujian yang dilakukan menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika [African Centres for Disease Control and Prevention]. Juru bicara presiden menyebutkan perlindungan ilahi bagi angka infeksi Burundi dan mendesak warga negara untuk menjalani kehidupan sehari-hari tanpa takut. Menjelang pemilu, Burundi mengusir tim ahli Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) yang bekerja untuk virus corona, sementara kelompok-kelompok hak asasi manusia telah menuduh kondisi-kondisi yang kotor dan kurangnya akses pada fasilitas karantina.

Kampanye pemilu diadakan langsung dengan sedikit perhatian pada praktik penjagaan jarak sosial. Tidak ada pemantau asing hadir untuk memantau pemilu karena pemerintah mengharuskan pemantau melakukan karantina wajib 14 hari pada saat kedatangan karena kekhawatiran pemerintah terkait infeksi covid-19.

Tingkat partisipasi pemilih awal adalah 88 persen, dibandingkan 73,4 persen pada pemilu presiden terakhir di 2015. Pemimpin partai CNDD-FDD memenangkan pemilu presiden dengan 69 persen suara meskipun ada tuduhan intimidasi dan represi di sepanjang kampanyenya. Organisasi hak asasi manusia setempat melaporkan kekerasan terkait pemilu selama masa kampanye yang berakibat meninggalnya 67 anggota partai oposisi. Pada 28 Mei, pemimpin partai oposisi utama, mengajukan kasus ke mahkamah konstitusi negara menggugat hasil pemilu presiden, dengan mengklaim adanya bukti kecurangan. Pada 8 Juni Presiden Burundi meninggal karena serangan jantung.

 

Ethiopia

29 Agustus 2020 Pemilu Parlemen

Pada 20 Maret 2020, National Electoral Board of Ethiopia [Dewan Elektoral Nasional Ethiopia] (NEBE) berkonsultasi dengan partai politik tentang dampak COVID-19 dan tantangan-tantangan yang ditimbulkannya pada persiapan pemilihan umum yang direncanakan Agustus. Di antara beberapa isu, NEBE memberitahukan kepada partai-partai mengenai berbagai perkembangan dan skenario, yang termasuk penundaan pemilu. Sementara terdapat  konsensus politik yang luas berkenaan dengan penundaan pemilu, dasar hukum untuk penundaan seperti itu dan modalitas pemerintahan antara akhir masa jabatan parlemen yang sekarang dan pemilu yang baru telah menimbulkan kontestasi politik dan konstitusional. 

Untuk komentar tentang Ethiopia lihat “Beating around the bush on the constitutional conundrum” [Sengkarut teka-teki konstitusional] pada situs International IDEA.


Nigeria

19 September 2020 Pemilu gubernur negara bagian Edo dan 10 Oktober 2020 Pemilu gubernur negara bagian Ondo

Komisi Pemilihan Umum Nasional Independen [Independent National Election Commission/INEC) menegaskan kembali pada 19 Mei 2020 bahwa pemilihan gubernur negara bagian akan berlangsung di Edo dan Ondo sesuai jadwal semula meskipun telah menunda pemilihan sela pada pertengahan Maret untuk distrik senator di Bayelsa, Imo dan Plateau. Pada tanggal 21 Mei 2020 INEC menerbitkan dokumen kebijakan yang dirancang untuk pejabat dan staf INEC untuk lebih memahami dan menanggapi tantangan penyelenggaraan pemilu selama pandemi. Dokumen tersebut membahas: masalah kesehatan; masalah hukum; merencanakan pemilu; operasional pemilu; TIK dan pendaftaran pemilih; latihan; pendidikan pemilih dan pelibatan pemangku kepentingan; partai politik dan pemantauan pemilu; dan mengamankan proses pemilu. Ketentuan-ketentuan kebijakan akan berlaku untuk pemilihan gubernur negara bagian dan 9 pemilu sela di 7 negara bagian.

 

Guinea

22 Maret Pemilu Legislatif dan Referendum

Komisi Pemilihan Umum Nasional Independen [Independent National Election Commission/INEC] mulai melakukan perubahan penyelenggaraan kegiatan pemilu karena COVID-19 pada awal Maret 2020. Perubahan-perubahan ini meliputi pembatalan pemungutan suara dari luar negeri di 25 daerah pemilihan (karena pembatasan gerak di negara-negara yang bersangkutan dan dalam konsultasi dengan mahkamah konstitusi) juga memperkenalkan beberapa langkah perlindungan. Beberapa langkah yang ditargetkan untuk diperkenalkan meliputi: pembersihan tempat pemungutan suara sebelum, selama dan setelah pemungutan suara, kewajiban menggunakan masker bagi petugas pemilu; bahwa pemilih diharuskan mencuci tangan mereka di rumah sebelum dan setelah memberikan suara; dan bahwa tidak lebih dari 20 orang diperbolehkan berada ruang yang sama ketika suara dihitung (hanya lokasi-lokasi di pusat). Banyak langkah-langkah ini yang diambil oleh INEC bersama dengan otoritas pemerintahan setempat, partai politik dan badan kesehatan nasional dan dikomunikasikan kepada pemilih oleh media terlebih dahulu untuk meyakinkan pemilih.

Jumlah partisipasi pemilih sementara adalah 58 persen, lebih rendah dibandingkan pemilu presiden 2015 (68,4 persen). Selama waktu pemilu terdapat 2 kasus virus korona di negara itu. Selain Pandemi COVID-19, faktor lainnya yang mungkin berkontribusi pada angka partisipasi yang rendah adalah tensi politik sekitar referendum untuk mengubah masa jabatan presiden, boikot oposisi dan kekerasan terkait pemilu. Organisasi antarpemerintahan seperti Uni Afrika [African Union/AU] dan Masyarakat Ekonomi Negara Afrika Barat [Economic Community of West African State/ECOWAS] menarik pemantau pemilu. Presiden INEC, meninggal karena COVID-19 pada 17 April 2020, diyakini bahwa ia tertular virus selama periode pemilu.    

 

Uganda 

Pemilu Lokal dan Pemilihan Umum 2021

Komisi Pemilihan Umum telah merevisi peta jalan mereka untuk Pemilu Lokal dan Pemilihan Umum 2021 mengingat COVID-19. Perubahan besar berkisar pada memperpendek kampanye pemilu dan pengumuman tanggal pencalonan dan pemilu. Tidak ada kampanye rapat umum yang diizinkan selama periode ini. Periode pemungutan suara untuk pemilu akan diadakan antara 10 Januari – 8 Februari 2021 tanpa tanggal yang pasti diumumkan. Komisi Pemilihan Umum telah meminta penambahan anggaran 54 miliar shilling (sekitar 50.000.000 EUR) dalam rangka melaksanakan langkah-langkah baru untuk pemilu selama pandemi. Pemimpin partai oposisi utama telah mengkritik Komisi Pemilihan Umum dan peta jalannya karena tidak berkonsultasi dengan pimpinan partai oposisi dan mempercepat prosesnya. Khususnya, tenggat waktu bagi partai politik mengidentifikasi pembawa bendera dari 22 Juni – 21 Juli 2020 dipandang terlalu cepat menimbang proses internal partai telah melambat sebagai akibat virus Corona.

 

 

AMERIKA

 

Chili

26 April 2020 Referendum Konstitusional

Chili telah menunda referendum konstitusional selama enam bulan tentang apakah akan merancang atau tidak konstitusi baru.  Pada 19 Maret 2020, setelah kesepakatan politik yang luas di antara 15 partai politik, hal ini dijadwal ulang dari 26 April 2020 ke 25 Oktober 2020. Keputusan muncul setelah Sebastían Piñera, Presiden Chili, menyatakan 90 hari keadaan bencana di negara itu, dengan tujuan memperkuat kemampuan negara untuk mengendalikan virus COVID-19. Ini merupakan keputusan penting, terutama karena tuntutan untuk konstitusi baru telah menjadi jantung dari protes berskala besar yang melanda negara itu sejak Oktober 2019. Untuk memberlakukan tanggal baru pelaksanaan plebisit ini, rancangan undang-undang reformasi konstitusional diajukan dan memerlukan persetujuan dua per tiga anggota parlemen.

 

Republik Dominika

17 Mei 2020 Pemilu Presiden dan Legislatif

Pada 17 Maret, Presiden Danilo Medina menyampaikan pidato kenegaraan dan menyatakan keadaan darurat, dengan mengumumkan serangkaian langkah-langkah untuk mencoba dan menghentikan penyebaran virus. Langkah-langkah ini secara langsung mempengaruhi pemilu presiden dan legislatif yang dijadwalkan pada 17 Mei, karena Pemerintah Dominika melarang penyelenggaraan rapat umum dan kegiatan-kegiatan massal lainnya selama kampanye pemilu yang secara resmi dimulai pada 17 Maret. Meskipun keadaan darurat di negara itu, Central Electoral Board [Dewan Pemilu Pusat] (JSE) Republik Dominika mempertahankan pekerjaan persiapan biasa untuk pemilu, dengan melaksanakan langkah-langkah perlindungan dan penjagaan jarak  tambahan pada 24 Maret. Pada 13 April, JSE menunda pemilu hingga 5 Juli, dengan putaran kedua akhirnya pada 26 Juli. Penundaan pemilu dilakukan dengan pertimbangan COVID-19 menyebabkan kerusakan serius pada kesehatan penduduk, mempengaruhi kehidupan dan perekonomian, baik di dalam maupun di luar negara. JSE sebelumnya telah berkonsultasi dengan 22 partai politik dalam perundingan pada 4 April tentang kelayakan penundaan pemilu, meskipun terungkap perbedaan-perbedaan berkenaan dengan tanggal baru, semuanya sepakat dengan penundaan. Pemilu harus diselenggarakan sebelum 16 Agustus, sesuai dengan Konstitusi. Berdasarkan Konstitusi presiden terpilih harus memulai masa jabatannya pada 16 Agustus 2020.

 

Suriname

25 Mei 2020 Pemilihan Umum

Suriname mengadakan pemilu seperti yang direncanakan pada 25 Mei 2020. Sekitar 380.000 orang memenuhi syarat untuk memilih dari populasi 600.000. Negara itu mencabut kuncian (lockdown) sebagian virus corona untuk hari pemilu agar memungkinkan orang untuk memilih langsung. Negara itu memiliki 11 kasus virus corona yang dilaporkan termasuk satu kematian sebelum hari pemilu. Pengaturan pemungutan suara khusus termasuk tempat pemungutan suara keliling di Paramaribo untuk 187 orang dalam karantina virus corona. Langkah-langkah kesehatan dan keselamatan termasuk menjaga jarak sosial di luar tempat pemungutan suara dan bahwa petugas pemilihan mengoleskan tinta pada jari pemilih dengan pembersih telinga menggantikan cara mencegah kecurangan yang lazim, dengan mencelupkan jari mereka ke dalam tinta. Komunitas Karibia (CARICOM) memantau pemilu tersebut.

 

Amerika Serikat

Maret-April 2020 pemilu subnasional

Pada 9 Maret 2020 Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (Centers for Disease Control and Prevention/CDC) menerbitkan rekomendasi bagi tempat pemungutan suara sebagai akibat COVID-19. Pedoman ini memasukkan tindakan-tindakan pencegahan bagi petugas pemilu dan publik umum sebelum dan selama hari pemilu. Termasuk juga pedoman untuk menangani surat suara pos.

Komisi Asistensi Pemilu AS (Electoral Assistance Commission/EAS) membuat halaman khusus yang mencakup berbagai sumber daya manajemen pemilu (Sumber daya Coronavirus Covid-19) yang dikembangkan untuk petugas pemilu AS yang bertanggung jawab terhadap langkah-langkah kesehatan dan keselamatan juga pemungutan suara melalui pos. EAS juga menyelenggarakan audiensi publik virtual pada 22 April 2020 yang difokuskan pada pemungutan suara pos dan pemungutan suara tanpa kehadiran.  

 

Wisconsin, AS

7 April 2020, Pemilu Pendahuluan Presiden

Pada 12 Maret, Gubernur Wisconsin mengumumkan darurat kesehatan masyarakat, ketika tujuh orang di negara bagian itu dinyatakan positif mengidap virus corona. Keesokan harinya dia memerintahkan penutupan semua sekolah negeri dan swasta di negara bagian itu (semua tingkatan dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah inklusif) hingga setidaknya 5 April. Pada 17 Maret, gubernur mengumumkan larangan di seluruh negara bagian seluruh pertemuan dengan lebih dari 10 orang. Pada 24 Maret, ia mengumumkan perintah darurat berjudul ‘Safer at Home’ [‘Lebih aman di rumah’], yang mendorong warga Wisconsin untuk mengambil semua tindakan yang mungkin untuk mengurangi penyebaran COVID-19 lebih lanjut, termasuk menjaga jarak sosial, tinggal di rumah, dan menghentikan bisnis dan operasi yang tidak penting. Pada 6 April, Gubernur mengeluarkan perintah eksekutif yang, jika ditegakkan, akan menunda pemilihan 7 April hingga tanggal tentatif 9 Juni. Para pemimpin partai Republik segera mengajukan mosi meminta Mahkamah Agung Wisconsin untuk memberikan perintah penahanan darurat yang melarang perintah Gubernur untuk dilaksanakan. Mahkamah Agung Wisconsin membatalkan perintah itu, memutuskan bahwa Gubernur tidak memiliki wewenang untuk menunda pemilu, sehingga pemilihan akan diadakan sesuai jadwal pada 7 April.

Karena pandemi, setidaknya lima belas negara bagian AS lainnya membatalkan atau menunda pemilu atau pemilu pendahuluan yang dijadwalkan pada saat pemilu Wisconsin (lihat Pemilu yang ditunda karena COVID-19 ’). Menjelang pemilihan musim semi dan pemilihan pendahuluan (partai) Demokrat di negara bagian pada tanggal 7 April 2020 komisi pemilihan umum Wisconsin bersama dengan pejabat kesehatan masyarakat mengembangkan sumber daya pelatihan untuk petugas pemungutan suara. Sumber daya pelatihan online mencakup manual, pedoman, video, dan webinar tentang prosedur hari pemilihan selama COVID-19. Ketika pemilihan berlangsung pada tanggal 7 April, para pemilih di seluruh negara bagian disarankan untuk menjaga jarak sosial, memakai masker wajah, dan membawa pena mereka sendiri. Juru Bicara Majelis negara bagian berfungsi sebagai inspektur pemilihan untuk pemungutan suara secara langsung. Sambil mengenakan peralatan pelindung pribadi seperti medis, dia mengatakan kepada wartawan bahwa "sangat aman untuk keluar", dengan menambahkan bahwa pemilih menghadapi "paparan minimal". Pola pemungutan suara yang normal terganggu, dengan beberapa pemilih menunggu di bawah hujan selama berjam-jam dengan masker, sambil menjaga jarak sosial. Pada saat pemilihan berakhir, Komisioner Pemilu Milwaukee menyatakan bahwa meskipun ada beberapa masalah, pemungutan suara secara langsung berjalan dengan lancar. Namun, setelah pemilihan, Departemen Layanan Kesehatan Wisconsin mengumumkan bahwa 36 pemilih dan petugas pemungutan suara yang berpartisipasi dalam pemilihan tersebut dinyatakan positif COVID-19.

 

Maryland, AS

28 April 2020, Pemilu Pendahuluan Presiden dan Pemilu Kongres Khusus

Pada 17 Maret, Gubernur Maryland mengumumkan perintah eksekutif untuk menunda pemilu pendahuluan negara bagian hingga 2 Juni sebagai upaya mengendalikan dan mencegah penyebaran COVID-19. Dengan demikian, Maryland menjadi negara bagian kelima di negara ini setelah Louisiana, Kentucky, Ohio dan Georgia yang menunda pemilu pendahuluan. Pada 10 April, Gubernur mengumumkan rencana negara bagian untuk mengirimkan surat suara kepada lebih dari empat juta pemilih terdaftar yang berhak di Maryland dan menyelenggarakan pemilu langsung terbatas untuk pemilu pendahuluan 2 Juni.

Meskipun pemilu pendahuluan standar ditunda, Gubernur menyatakan bahwa pemilu khusus Distrik Kongres ke-7 negara bagian akan tetap berlangsung pada 28 April, dengan menyebut bahwa adalah “sangat penting bahwa rakyat di Distrik Kongres ke-7 memiliki suara di Dewan Perwakilan Rakyat dan bahwa Maryland memiliki delegasi yang lengkap mewakili negara bagian ini di Kongres.”  Di Maryland, dewan pemilu negara bagian menyelenggarakan pemilu kongres khusus pada 28 April 2020 terutama dengan pemungutan suara pos (dan surat suara tanpa kehadiran) sebagai tanggapan terhadap COVID-19. Pemungutan suara langsung disediakan di tiga lokasi pemungutan suara pada hari pemilu.   

 

Ohio, AS

28 April 2020, Pemilu Pendahuluan Presiden

Pemilu pendahuluan Ohio 2020 semula dijadwalkan diadakan pada 17 Maret. Pada 16 Maret Gubernur Ohio dan pejabat tinggi kesehatan negara bagian memerintahkan tempat pemungutan suara ditutup dengan menyebutkan risiko kesehatan yang tidak dapat diterima yang ditimbulkan oleh tempat pemungutan suara yang ramai. Gubernur juga merekomendasikan menunda pemungutan suara langsung hingga 2 Juni. Akan tetapi, beliau tidak memiliki kewenangan untuk mengubah tanggal pemilu – tugas yang dimiliki oleh Badan Legislatif Ohio, yang memindahkan tanggal resmi ke 28 April. Negara bagian Ohio menyelenggarakan pemilu pendahuluan pada 28 April 2020 terutama dengan menggunakan pemungutan suara pos karena hanya satu tempat pemungutan suara per daerah (county) yang dibuka untuk pemungutan suara langsung. Dalam pemilu sebelumnya lebih dari 4.000 tempat pemungutan suara dibuka untuk pemungutan suara langsung. Hanya pemilih dengan disabilitas atau yang tidak memiliki alamat tetap didorong untuk memberikan suara langsung dengan hadir di dewan pemilihan setempat mereka.

 

Georgia, AS

9 Juni 2020 Pemilu Pendahuluan Presiden

Pada 9 Juni 2020 Georgia berada di antara lima negara bagian yang menyelenggarakan pemilu pendahuluan. Selain pemilu pendahuluan presiden, pemilih Georgia juga ditetapkan untuk memilih anggota Kongres, Majelis Umum, dan pejabat lokal lainnya. Karena masalah kesehatan dari COVID-19 pemilu pendahuluan Georgia ditunda dua kali dari tanggal semula 24 Maret 2020. Dalam beberapa minggu sebelum pemilu pendahuluan, para petugas pemilu bergegas mengindentifikasi tempat pemungutan suara yang tepat dan staf sementara. Sambil menyebutkan risiko pandemi COVID-19, fasilitas warga bersubsidi dan gereja yang biasanya menjadi tempat pemungutan suara, menutup pintu untuk pemilu, dan para pekerja pemilu, yang rata-rata berusia di atas 70, mengundurkan diri. Untuk mendorong pemungutan suara pos, formulir permintaan surat suara tanpa kehadiran dikirimkan ke 6,9 juta pemilih, dan tersedia untuk diunduh dari situs web negara bagian. Pemilih diharuskan mengembalikan formulir permintaan surat suara mereta untuk menerima surat suara tanpa kehadiran Demokrat, Republik atau nonpartisan. Banyak pemilih melaporkan tidak menerima surat suara pos dan berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara yang kekurangan staf untuk memberikan suara langsung. Permasalahan dengan mesin pemungutan suara yang baru, prosedur disinfeksi COVID-19, persyaratan penjagaan jarak sosial dan tidak memadainya pekerja pemungutan suara yang terlatih mengakibatkan antrian yang panjang, dan menyebabkan beberapa pemilih memberikan surat suara sementara. Di beberapa lokasi pemungutan suara, pekerja pemilu hanya menerima satu kali pelatihan tentang sistem pemungutan suara baru Georgia senilai 104 juta dollar dan beberapa mesin pemungutan suara tidak pernah datang sama sekali. Hingga 17 Juni, penyelenggara pemilu di Georgia masih menghitung catatan 1,1 juta surat suara tanpa kehadiran. Pemilu putaran kedua ditetapkan berlangsung pada 11 Agustus. Pemilu pendahuluan Georgia mengikuti sejarah panjang pencabutan hak pilih dari pemilih Afrika-Amerika dan minoritas serta menimbulkan kekhawatiran akan pemilihan umum November.

 

ASIA

 

Indonesia

23 September 2020 Pemilihan Kepala Daerah

LSM di Indonesia telah mendesak untuk penangguhan pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) karena fakta bahwa Komisi Pemilihan Umum pada 21 Maret telah menangguhkan empat kegiatan penting seputar pemutakhiran data pemilih sebagai akibat keharusan menjaga jarak fisik di antara penduduk. Hal ini mungkin membuat tanggal pemilihan semula di bulan September (apa pun) hampir tidak bisa dijalankan. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada tanggal 17 April, Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diberlakukan oleh pemerintah nasional mempengaruhi seluruh sembilan provinsi yang harus menyelenggarakan pemilihan gubernur, 209 dari 224 kabupaten yang harus menyelenggarakan pemilihan bupati dan di seluruh 37 kota yang harus menyelenggarakan pemilu walikota. Sekitar 100 juta pemilih juga terpengaruh. KPU bertemu dengan DPR dan perwakilan pemerintah pada 30 Maret 2020 untuk “secara komprehensif” membahas strategi langkah berikutnya. KPU mengusulkan tiga pilihan untuk tanggal pemungutan suara yang baru: 9 Desember 2020, 17 Maret 2021 atau 29 September 2021. Semua pihak setuju untuk menangguhkan pemilu dan mengalokasikan kembali anggaran pemilihan yang tidak digunakan kepada pemerintah daerah untuk merespon pandemi COVID-19. “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang” telah diterbitkan sebagai dasar hukum hingga DPR dapat memasukkannya ke dalam undang-undang pada masa sidang berikutnya. Muatan perangkat hukum sekarang ini didasarkan hasil rapat yang diadakan pada 14 April 2020 di mana parlemen sepakat dengan usulan pemerintah untuk menangguhkan pemilihan hingga 9 Desember 2020, namun hal ini akan ditinjau setelah krisis yang sekarang ini dinyatakan berakhir (saat ini diharapkan pada 29 Mei 2020) namun sebelum pernyataan tersebut, DPR, Pemerintah dan KPU pada 27 Mei sepakat untuk memastikan tanggal tersebut sepanjang protokol kesehatan yang diperlukan, koordinasi dengan Gugus Tugas COVID-19 dan prinsip-prinsip demokrasi dipenuhi. Pada rapat tersebut, Ketua KPU gagal mengupayakan jaminan untuk penambahan anggaran yang diperlukan akan disediakan. Akan tetapi, DPR menjanjikan untuk meninjau setiap permintaan tambahan anggaran jika dan ketika diajukan oleh KPU.

International IDEA, dalam webinar dengan audiens Indonesian pada hari Senin, 6 April 2020, mengusulkan perlunya metode pemilu alternatif untuk dipertimbangkan selama krisis COVID-19, di samping mempertimbangkan tanggal alternatif untuk pemilu yang ditunda atau ditangguhkan. Komisi Pemilihan Umum saat ini sedang menyusun peraturan pelaksana setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 diterbitkan pada 5 Mei 2020. Salah satunya, peraturan tentang kalender pemilu yang dikonsultasikan dengan dan disahkan oleh Parlemen pada rapat tanggal 27 Mei 2020.

Penyelenggara pemilu telah diinstruksikan oleh KPU untuk melanjutkan persiapan pilkada pada 15 Juni meskipun ada petisi yang dipromosikan oleh beberapa LSM yang peduli dengan keselamatan mereka dan pemilih.

 

Israel

2 Maret 2020 Pemilu Nasional

Di Israel tempat pemungutan suara terpisah dibuat dari lembaran plastik didirikan dan dikelola oleh petugas pemilu dengan pakaian pelindung bagi lebih dari 5.500 pemilih yang berada di bawah pencegahan isolasi rumah setelah kembali dari luar negeri. Langkah-langkah pencegahan juga diambil oleh panitia yang bertugas menghitung suara yang diberikan di tempat pemungutan suara khusus. Banyak yang menggunakan pakaian pelindung sementara yang lainnya hanya mengenakan masker dan sarung tangan. Pada saat pemilu, Israel telah melaporkan 15 kasus virus corona.

 

Malaysia

4 Juli 2020 Pemilu Sela Majelis Negara Bagian

Seorang anggota majelis yang mewakili daerah pemilihan Chini di Negara Bagian Pahang meninggal pada 6 Mei 2020. Dua hari kemudian, Komisi Pemilihan Umum Malaysia (SPR) bergerak cepat untuk berkoordinasi dengan Dewan Keamanan Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kesehatan dan Kepolisian Nasional untuk membahas tindakan pencegahan apa yang perlu dipertimbangkan ketika menyelenggarakan pemilihan di tengah-tengah pembatasan gerakan saat ini. Meskipun belum ada keputusan akhir yang dibuat, langkah-langkah yang dipertimbangkan meliputi pengurangan jumlah pemilih per TPS dari 600 menjadi 400; memberikan pada setiap pemilih kerangka waktu tertentu untuk memberikan suara pada hari pemungutan suara (melalui distribusi kartu pemilih) sehingga memungkinkan jarak sosial di tempat pemungutan suara; pembentukan tempat pemungutan suara khusus untuk pemilih berusia 60 tahun ke atas di setiap pusat pemungutan suara; memperpanjang periode pemungutan suara pada hari pemungutan suara awal (30 Juni) dan hari pemungutan suara (4 Juli) selama 30 menit; dan mengharuskan kegiatan kampanye mengikuti pembatasan yang diberlakukan pemerintah pada gerakan dan pertemuan. SPR juga berkomitmen untuk menyiarkan proses pemilu di halaman Facebook-nya

 

Mongolia

24 Juni 2020 Pemilu Parlemen

Banyak perdebatan publik terjadi sejak Presiden membuat pidato publik pada 23 Maret yang mengusulkan penundaan pemilu parlemen yang akan datang untuk menghemat biaya. Presiden juga meminta publik untuk memberikan suara tentang masalah ini pada web situs resminya. Perdana Menteri dan Kabinet telah menanggapi bahwa situasinya belum memerlukan penundaan. Pada 13 April, Kaukus Parlemen Partai Rakyat Mongolia yang berkuasa memutuskan bahwa pemilu tidak boleh ditunda. Tampaknya pemilihan parlemen akan dilanjutkan sesuai jadwal pada 24 Juni 2020. Pada 28 April, Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan rekomendasi tindakan pencegahan kepada para kontestan pemilihan yang berkisar seputar langkah-langkah kesehatan dan keselamatan seperti persyaratan jarak fisik, sanitasi dan pembacaan suhu tubuh. Langkah-langkah tersebut menyangkut proses pendaftaran dan pencalonan kandidat. Untuk lebih banyak informasi silakan membaca komentar International IDEA “Another COVID-19 Election Looming over the Horizon" [Pemilu COVID-19 Lainnya yang Membayangi Cakrawala]. 

 

Singapura

14 April 2021 (paling lambat) Pemilihan Umum

Pada akhir Maret, Jaksa Agung menyatakan bahwa kemungkinan menunjuk pemerintahan sementara dan menunda pemilu parlemen 2021 tidak akan sesuai dengan Konstitusi. RUU Pengaturan Khusus COVID-19, yang diterbitkan pada awal April 2020 sebagai lampiran dari Bagian 56A hingga 56F dari Undang-Undang Pemilu Parlemen (yang sudah berisi wewenang untuk menangani beberapa peristiwa yang mengganggu) dirancang untuk mengadakan pemilihan umum 2021 secara aman dalam hal  terjadi berulangnya virus corona baru. Juga telah diklarifikasi bahwa pengaturan dalam RUU ini bersifat sementara dan hanya akan berlaku untuk pemilu parlemen yang diadakan pada atau sebelum 14 April tahun depan, dan tidak untuk pemilu yang diadakan setelah tanggal tersebut.

RUU ini mencakup berbagai langkah yang bertujuan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan serta perlindungan hak politik pemilih serta kandidat. Berdasarkan pengalaman pemilihan Korea Selatan, di tempat pemungutan suara langkah-langkah keselamatan preventif, seperti pemeriksaan suhu, memastikan jarak yang aman, wajib masker dan sarung tangan untuk pemilih dan waktu pemilihan yang bergiliran, akan diberlakukan. Lebih jauh, serupa dengan prosedur pemungutan suara di luar negeri, para pemilih yang berada di bawah perintah tinggal di rumah COVID-19 akan diizinkan untuk memilih di fasilitas yang ditunjuk di luar daerah pemilihan mereka. Pemungutan suara online tidak dimaksudkan sebagai pilihan pemungutan suara alternatif karena dianggap sebagai ancaman terhadap kerahasiaan dan keamanan proses pemilihan. Namun, para pemilih yang tidak mampu memberikan suara karena COVID-19, tidak akan didenda atau dihukum, seperti yang seharusnya diberlakukan.

Kandidat pemilu yang tidak dapat mengajukan surat pencalonan mereka karena perintah karantina COVID-19 atau dirawat di rumah sakit atau sakit juga dapat menggunakan Surat Kuasa mereka dan memberi kuasa kepada perwakilan untuk bertindak atas nama mereka. RUU sampai saat ini, belum berurusan dengan langkah-langkah kampanye yang aman dan waktu pemilihan.

 

Korea Selatan

15 April 2020, Pemilu Legislatif  

Di Korea Selatan—di mana terdapat lebih dari 10.591 kasus COVID-19 dan 225 yang dilaporkan meninggal (per 15 April) — warga negara dapat memilih secara langsung sebelum dan selama hari pemilu. Juga pasien virus corona dapat memberikan suara dari rumah dan rumah sakit dengan pos berdasarkan keputusan BPP baru-baru ini tentang kode pemilu. Di saamping itu, National Election Commission (Komisi Nasional Pemilu) menyiapkan Kode Perilaku dan informasi pemilih bagi warga negara untuk ikut serta dalam pemilu.

Pada 18 April 2020 International IDEA menerbitkan sebuah makalah teknis berjudul “Managing elections under the COVID-19 Pandemic: The Republic of Korea’s Crucial Test” [Menyelenggarakan Pemilu Di Tengah Pandemi COVID-19: Ujian Krusial Republik Korea] yang tersedia di web situs IDEA. Pada April 2020, International IDEA dan NAMFREL menyelenggarakan diskusi daring yang berfokus pada pengalaman Korea Selatan. Pada 1 Mei 2020, ANFREL mempublikasikan sebuah infografik yang berjudul COVID-19 and Elections: The Experience of South Korea [COVID-19 dan Pemilu: Pengalaman Korea Selatan]. Pada 8 Mei, Komisi Pemilihan Umum National [National Election Commission] menerbitkan laporan dan video yang menyajikan ikhtisar rinci mengenai penyelenggaraan pemilu Majelis Nasional.

 

Taiwan

Februari-April 2020 Pemilu Sela

Taiwan menyelenggarakan pemilu sela lokal di bulan Februari dan Maret meskipun ada ancaman penyebaran COVID-19. Komisi Pemilihan Umum Pusat [Central Election Commission] menerapkan beberapa langkah pencegahan untuk memastikan keselamatan pemilih dan staf di tempat pemungutan suara. Beberapa langkah yang diterapkan meliputi secara teratur melakukan desinfektan tempat pemungutan suara, penilaian kesehatan pekerja, mengharuskan masker bedah diberikan kepada wanita hamil dan mereka yang menunjukkan gejala-gejala COVID-19, tempat pemungutan suara karantina di luar setiap lokasi pemungutan suara, dan dispenser pembersih tangan di setiap pintu masuk dan keluar tempat pemungutan suara. Orang yang sedang melakukan isolasi mandiri dilarang memberikan suara di tempat pemungutan suara. Komisi Pemilihan Umum Pusat Taiwan mengembangkan daftar periksa penilaian risiko menjelang pemilu sela di bulan April. Taiwan telah menyelenggarakan banyak pemilu di bulan Februari dan Maret 2020. Komisi Pemilihan Umum Kota Kaohsiung juga menyelenggarakan pemungutan suara penarikan kembali tingkat kota pada 6 Juni 2020. Penarikan kembali ini berhasil dan pemilu sela akan diselenggarakan sebelum 12 September 2020.

 

EROPA

Austria

Maret 2020 pemilu lokal di Vorarlberg dan Styria

Dalam sidang darurat parlemen pada 15 Maret 2020, Austria mengesahkan 'Undang-Undang COVID-19' dalam prosedur satu hari. Undang-undang ini tidak menyebut pemilu, namun memungkinkan pembatasan kehidupan publik yang luas jangkauannya, termasuk larangan berkumpul lebih dari lima orang. Pemilu lokal yang dijadwalkan untuk 15 Maret 2020 di negara bagian Vorarlberg dan untuk 22 Maret 2020 di Styria,  keduanya telah dibatalkan. Tanggal baru akan diumumkan. Menunda pemilihan tanpa batas waktu tidak ada dalam Konstitusi Austria dan undang-undang pemilihannya menentukan: “Dalam hal terjadi keadaan yang mencegah awal, kelanjutan atau penyelesaian pemilu, penyelenggara pemilu dapat memperpanjang pemilu atau menundanya ke hari berikutnya.”

 

Bosnia dan Herzegovina

4 Oktober 2020 Pemilu Lokal

Pada 23 Mei 2020 Komisi Pemilihan Umum Pusat Bosnia dan Herzegovina mengumumkan bahwa mereka tidak dapat menyelenggarakan pemilu sebagaimana direncanakan pada 4 Oktober 2020 karena kurangnya dana. Sebagai gantinya, pemilu akan diadakan pada 15 November 2020. Pendanaan dari pemerintah pusat telah terpengaruh karena adanya penundaan dalam anggaran nasional 2020. Perdana Menteri berpendapat antara lain, bahwa anggaran nasional yang semula tidak cukup memperhitungkan dampak ekonomi dari pandemi virus corona. Rancangan anggaran dari pemerintah pusat mengalokasikan sekitar setengah 8,2 juta mark Bosnia (4,1 juta euro) yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilu. Perdana Menteri dan menteri lainnya memastikan bahwa anggaran akhir untuk pemilu harus disetujui pada tanggal 31 Mei 2020. Kekurangan dana telah dipandang sebagai masalah politik oleh banyak pihak yang berpendapat bahwa menunda sumber daya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilu berisiko mengganggu tatanan konstitusi dan berfungsinya demokrasi.

 

Italia

29 Maret 2020 Referendum Parlemen dan Mei 2020 Pemilu Kota dan Regional

Italia telah menunda Referendum mengenai pemotongan jumlah kursi di Parlemen serta pemilihan regional dan kota, yang semula dijadwalkan untuk masing-masing, 29 Maret 2020 dan akhir Mei. Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte dan Menteri Dalam Negeri Luciana Lamorgese pada awal April 2020 mengumumkan RUU Decreto Cura Italia yang terutama berkaitan dengan respons ekonomi terhadap penyebaran COVID-19. Rancangan Undang-Undang ini juga menjelaskan masalah pemilihan dan prioritas pemerintah untuk "menjamin hak pemilih yang tidak dapat dicabut untuk memilih dalam waktu sesingkat mungkin, sesuai dengan tren pandemi".

Undang-undang telah menjadwal ulang referendum selambat-lambatnya 22 November 2020. Demikian pula, pemilu di tujuh wilayah berbeda (Veneto, Liguria, Campania, Toscana, Marche, Puglia dan Valle D'Aosta) dan di lebih dari seribu kota telah ditunda hingga "beberapa Minggu antara Oktober dan 15 Desember 2020". Meskipun empat kepala daerah dari wilayah tersebut mendorong untuk mengadakan pemilihan umum di bulan Juli, musim panas dianggap sebagai musim paling aman dari sudut pandang epidemiologi, RUU tersebut menegaskan bahwa mandat daerah dan kota akan diperpanjang – dari empat tahun ke lima tahun dan tiga bulan – dengan maksud untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pemilih serta memungkinkan kampanye pemilu langsung.

 

Prancis

15 Maret 2020 putaran pertama pemilu lokal dan 22 Maret 2020 putaran kedua pemilu lokal. Bacalah studi kasus kami: Holding or Postponing Elections During a COVID-19 Outbreak: Constitutional, Legal and Political Challenges in France [Menyelenggarakan atau Menunda Pemilu Selama Wabah COVID-19: Tantangan Konstitusional, Hukum dan Politik di Prancis].

Prancis telah memutuskan baik mengadakan maupun menunda pemilu pada bulan Maret. Putaran pertama pemilu lokal pada 15 Maret 2020 memang terjadi meskipun kenyataannya banyak usaha seperti restoran, bioskop dan pusat olah raga ditutup atas perintah Pemerintah Prancis sehari sebelumnya (pada 14 Maret). Penundaan seluruh pemilu dipertimbangkan tetapi tidak dilakukan karena kekhawatiran yang disuarakan oleh oposisi.

Banyak langkah-langkah perlindungan diberlakukan untuk hari pemilu. Petugas pemungutan suara diminta mengenakan masker dan sarung tangan; pemilih diminta membawa bolpen sendiri untuk menandatangani daftar pemilih; bilik suara didesinfektan secara berkala; dan gel pembersih tangan disediakan bagi pemilih yang memasuki dan keluar dari tempat pemungutan suara. Sebelum pemilu kandidat diperbolehkan mengadakan kampanye rapat umum namun dengan batas 1.000 orang.  

Gambar 1: Partisipasi pemilih di pemilu tingkat kota Prancis
 

Partisipasi pemilih untuk pemilu ini adalah terendah dalam sejarah sekitar 46 persen, dibandingkan 63,5 persen selama pemilu lokal 2014 (lihat gambar 1). Rendahnya partisipasi disebabkan oleh ketakutan pemilih akan tertular. Pada saat pemilu (15 Maret) terdapat 5.423 kasus virus corona dan 127 meninggal yang dilaporkan. Baik Le Figaro maupun France Télévisions melaporkan berita tentang pemilu dan penyebaran lebih jauh virus corona tanpa membuat temuan-temuan yang pasti kecuali bahwa beberapa kandidat dan petugas pemungutan suara telah menunjukkan gejala-gejala atau telah didiagnosa terkena virus atau meninggal dunia segera setelah pemilu karena virus itu. 

Putaran kedua pemilu lokal yang dijadwalkan pada 22 Maret ditunda pada 16 Maret. Keputusan ini diambil setelah berkonsultasi dan disepakati secara luas dengan pemimpin politik dan pejabat kesehatan. Pada saat penundaan terdapat 6.636 kasus virus corona di negara itu. 

Perdana Menteri Prancis Edouard Philippe mengumumkan bahwa putaran akhir pemilu lokal akan diadakan pada 28 Juni 2020 asalkan pemilu tidak dianggap sebagai risiko kesehatan karena pandemi COVID-19. Tanggal pemilu dipastikan oleh Presiden Macron pada 14 Juni sebagai bagian pengumuman yang lebih luas bahwa daratan Prancis akan mencabut langkah-langkah penguncian virus corona sejak 15 Juni. Pada 16 Juni, Guyana Prancis, departemen dan wilayah Prancis di luar negeri memutuskan menunda pemilu lokal di tujuh distrik.  Pada 17 Juni, mahkamah konstitusi akan memberikan putusan akhir apakah pemilu lokal akan berlangsung pada 28 Juni 2020.

Untuk lebih banyak informasi mengenai pemilu lokal Prancis silakan membaca publikasi International IDEA, EMR, UEA dan Universitas Newcastle yang berjudul Holding or Postponing Elections During a COVID-19 Outbreak: Constitutional, Legal and Political Challenges in France [Menyelenggarakan atau Menunda Pemilu Selama Wabah COVID-19: Tantangan Konstitusional, Hukum dan Politik di Prancis] (15 Juni 2020)

 

Jerman

29 Maret 2020 pemilu lokal di Bavaria  

Negara bagian Bavaria di Jerman menyelenggarakan putaran pertama pemilu lokal pada 16 Maret 2020, dengan menawarkan pemungutan suara langsung di tempat pemungutan suara dan melalui pos. Pemilu putaran kedua diadakan pada 29 Maret 2020, merupakan pemilu yang sepenuhnya menggunakan pos diputuskan sebagai respon pandemi COVID-19 dan risiko kesehatan penularan yang ditimbulkan melalui kontak sosial. Pemungutan suara sepenuhnya pos diputuskan, dan pengaturan logistik dilakukan setelah pemilu putaran pertama diadakan.  

 

Islandia

27 Juni 2020 Pemilu Presiden

Sejak 17 April 2020 Badan Penyelenggara Pemilu (BPP) telah memungkinkan warga negara mendaftarkan dukungan mereka terhadap kandidat Presiden baik secara elektronik maupun di atas kertas. Sistem pendaftaran elektronik yang baru merupakan respon terhadap larangan publik untuk berkumpul selama darurat COVID-19.

 

Irlandia

30-31 Maret 2020 Pemilu Seanad Éireann

Penghitungan untuk majelis tinggi dan panel universitas disiarkan langsung melalui platform media sosial karena pembatasan penjagaan jarak sosial terkait COVID-19. Di samping itu, media tidak diperbolehkan masuk ke ruang penghitungan dan kandidat diminta untuk tinggal di rumah.  Penghitungan 2020 diselesaikan selama periode 5 hari. Pemilu Seanad selalu diselenggarakan melalui surat suara pos rahasia dari hingga 1.169 pemilih (senator yang keluar, anggota dewan negara dan dewan kota dan anggota Dáil yang masuk).

 

Polandia

10 Mei 2020 Pemilu Presiden

Secara khusus, Polandia memilih untuk memicu keadaan “darurat epidemiologis” sebagai pengganti keadaan darurat, yang akan menunda pemilu. Namun, pembatasan ketat pada pertemuan publik, dilakukan sebelum pemilu presiden yang dijadwalkan pada 10 Mei 2020. Mandat presiden saat ini berakhir pada awal Agustus 2020.

Pada 6 April, Rancangan Undang-Undang tentang Aturan Khusus bagi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Polandia (Draft Act on Special Rules for Conducting the General Election of the President of Poland) didesakkan melalui parlemen, disahkan oleh sedikit, hampir tanpa pembahasan dan hanya oleh sebagian kecil mayoritas. Undang-undang ini sekarang sedang ditinjau di Majelis Tinggi. Undang-undang tersebut meyediakan perubahan-perubahan kunci sebagai berikut: ketentuan-ketentuan untuk menyelenggarakan pemilihan umum presiden hanya melalui pemungutan suara pos, memberikan kewenangan kepada Marsekal (juru bicara) Sejm (Majelis Rendah Parlemen) untuk mengubah tanggal pemilihan di bawah “keadaan epidemi”, dan mengalihkan tanggung jawab pelaksanaan pemilihan umum presiden 2020 dari Komisi Pemilihan Umum Nasional kepada badan pengawas pemilu yan baru yang dibentuk di bawah kementerian Kehakiman.

Masalah ini telah menimbulkan keprihatinan yang serius di antara pengamat demokrasi dan pemilu nasional dan internasional. OSCE/ODIHR mempublikasikan opini tentang Rancangan Undang-Undang, yang menunjukkan adanya pelanggaran prinsip stabilitas hukum pemilu sebelum pemilu, kurangnya konsultasi publik dan politik yang luas terhadap penerapan perubahan-perubahan yang penting ini, dan pembentukan pengawasan pemilu baru yang berpotensi tidak memadai dengan kurangnya pengalaman dan persiapan.

Untuk analisis yang lebih banyak tentang Pemilu Presiden 10 Mei 2020 silakan kunjungi kisah pilihan International IDEA “Switching to all-postal voting in times of public health crises: Lessons from Poland” [“Beralih ke pemungutan suara pos sepenuhnya dalam masa krisis kesehatan publik: belajar dari Polandia”]

Pada awal Juni, Parlemen Polandia mengesahkan undang-undang yang telah direvisi tentang penyelenggaraan pemilu presiden. Undang-undang ini mengatur baik pemungutan suara langsung maupun melalui pos. Pemilu dijadwalkan untuk 28 Juni 2020.

 

Serbia

21 Juni 2020 Pemilu Parlementer dan Provinsi serta Lokal

Pada 15 Maret, keadaan darurat dinyatakan di Serbia, sehingga menempatkan penduduk di bawah langkah-langkah penguncian yang ketat. Di bawah keadaan darurat, kegiatan kampanye dihentikan sementara dan pemilu parlementer, provinsi dan lokal yang semula dijadwalkan untuk 26 April ditunda hingga 21 Juni. Selama keadaan darurat, partai yang berkuasa menduduki 91% waktu media yang dikhususkan untuk aktor-aktor politik, sehingga memicu klaim dari oposisi bahwa rejim petahana gagal memenuhi standar demokrasi dasar yang diperlukan untuk menjadikan pemilu bemakna, dan memimpin beberapa untuk menyerukan boikot pemilu. 

Pada 6 Mei keadaan darurat dicabut dan Pemerintah Serbia meningkatkan batasan pada pertemuan dari 100 menjadi 500, yang mengarah pada dimulainya kembali beberapa kegiatan kampanye. Namun Serbia terus mencatat lonjakan dalam kasus, yang mengakibatkan banyak orang mempertanyakan manfaat penyelenggaraan pemilu di tengah krisis yang berlanjut. Sementara ahli kesehatan public dan anggota partai oposisi menyitir bahaya-bahaya menyelenggarakan pemilu selama pandemi saat ini, saluran-saluran media yang berpihak pada rezim mengklaim bahwa pemungutan suara relatif aman. Dalam sebuah pernyataan mengenai pemilu Serbia, Presiden Kongres Otoritas Lokal dan Regional Dewan Eropa  menjelaskan bahwa pandemi mencegah pengiriman misi pemantauan untuk memantau pemilu, menyatakan kepercayaan pada kemampuan Serbia untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis, dan meminta Komisi Pemilihan Umum Regional Serbia untuk menerapkan langkah-langkah melindungi pemilih yang rentan. Pemilih akan mengenakan masker wajah ketika menuju ke tempat pemungutan suara pada 21 Juni, untuk memberikan suara dalam pemilu di mana banyak hasil tampaknya sudah diputuskan.

 

Inggris dan Wales, Kerajaan Inggris

Mei 2020 pemilu lokal

Komisi Pemilihan Umum Inggris merekomendasikan kepada parlemen bahwa pemilu untuk Walikota London, Majelis London, pemilu lokal di Inggris dan Wales serta pemilu untuk Komisioner Polisi dan Pidana Regional yang dijadwalkan diadakan pada 7 Mei 2020, harus ditunda untuk mengurangi kontak sosial selama kampanye pemilu. Berdasarkan saran ini pemerintah Inggris mengajukan undang-undang untuk menunda pemilu hingga 6 Mei 2021.

Untuk beberapa wawasan tentang penundaan pemilu pemerintah lokal Inggris dan Wales silakan mengunjungi Audit Demokrasi, Sekolah Ekonomi London [Democracy Audit, London School of Economics/LSE] artikel berjudul “It was right to delay England’s local elections, but we must consider the wider impact of Covid-19 on electoral administration” [“Adalah benar untuk menunda pemilu lokal Inggris, tetapi kita harus mempertimbangkan dampak Covid-19 yang lebih luas terhadap penyelenggaraan pemilu”].

 

OCEANIA

Australia

28 Maret 2020 Pemilu Pemerintah Daerah Queensland

Komisi Pemilihan Umum Queensland telah menerbitkan daftar langkah-langkah perlindungan COVID-19 menjelang pemilu. Pemungutan suara di Australia bersifat wajib.

 

 

22 Agustus 2020 Pemilihan Umum Majelis Legislatif Northern Territory (NT)

Komisi Pemilihan Umum NT menerbitkan rencana manajemen COVID-19 di akhir Mei 2020. Rencana ini mencantumkan langkah-langkah perlindungan bagi pemilih dan staf komisi pemilihan umum. Rencana tersebut mencantumkan pilihan-pilihan pemungutan suara yang tersedia dan merekomendasikan agar “sebanyak mungkin pemilih memilih mengunakan layanan pemungutan suara lebih awal dan melalui pos”

 

17 Oktober 2020 Pemilu Majelis Legislatif Teritori Ibukota Australia

Komisi Pemilihan Umum Teritori Ibukota Australia [Australian Capital Territory (ACT) Electoral Commission] masih merencanakan untuk menyelenggarakan pemilu sebagaimana dijadwalkan setelah membentuk tim ahli untuk meninjau situasi. Akan tetapi, Komisi telah menetapkan bahwa dua skenario itu tidak mungkin, yaitu pemilu yang tidak diubah dan penundaan sepenuhnya. Oleh karena itu, dua skenario yang sedang dipertimbangkan adalah (a) untuk pemilu yang akan diselenggarakan sesuai jadwal, namun dengan langkah-langkah pengamanan dilakukan dan antisipasi pemungutan suara pos yang lebih tinggi dari biasanya, dan (b) memperbolehkan lebih banyak waktu untuk pemungutan suara sehingga menghindari kerumunan. Perlu dicatat bahwa ACT telah mempunyai periode pemungutan suara 3 minggu lebih awal dan memproses 17.000 pemungutan suara pos dalam pemilu 2016. 

 

24 Oktober 2020 Pemilihan Umum Pemerintahan Lokal Victoria

Untuk pemilihan dewan yang lebih kecil, Komisi Pemilihan Umum Victoria telah memutuskan untuk melakukan pemungutan suara melalui pos. Yang lebih besar akan berjalan seperti biasa, tetapi dengan persyaratan jarak fisik dan pengaturan keselamatan berpotensi diberlakukan. Belum ada pengumuman resmi. Pratinjau potensi pengawasan terhadap proses penghitungan melalui streaming langsung dapat dilihat dalam pemilu sela ‘countback’ pada 7 Mei 2020 untuk Dewan Kota Pedesaan Ararat.

4 Juli 2020 Pemilu Sela Federal Eden-Monaro

Pemilu sela untuk kursi Dewan Perwakilan Rakyat Federal dipicu oleh pengunduran diri anggota yang menjabat pada 29 April karena kesehatannya yang buruk. Surat edaran diterbitkan pada 28 Mei untuk pemilu 4 Juli dan pada hari yang sama, Komisi Pemilihan Umum Australia [Australian Electoral Commission/AEC] mengumumkan Rencana Layanan yang menjabarkan langkah-langkah pencegahan dan keselamatan untuk pemilu COVID-19. Sebuah video telah dirilis untuk menunjukkan langkah-langkah baru tersebut. Selain persyaratan penjagaan jarak fisik dan sanitasi yang lazim saat ini, pemilih juga didorong untuk membawa pena dan pensil masing-masing ke tempat pemungutan suara. Tidak akan ada pemungutan suara keliling di panti-panti jompo karena pemilih tersebut akan didorong menggunakan pemungutan suara pos sebagai gantinya.  Sementara Rencana Layanan menjabarkan prosedur terkait COVID-19 di setiap tahapan pemilu, penting juga untuk menjelaskan bagaimana AEC akan memenuhi “Standar Layanan” mereka. Di era COVID-19 ini, AEC telah menambahkan standar khusus untuk COVID-19, yakni “Standar 5: Proses pemilu sela harus sesuai dengan saran kesehatan federal, negara bagian dan lokal”.

Untuk beberapa wawasan tentang pemilihan subnasional Australia selama pandemi, saluran YT Jaringan Riset Peraturan Pemilu [Electoral Regulation Research Network/ERRN] memasukkan presentasi berjudul “Elections in a time of Contagion” ["Pemilu di masa Penularan"]. Buletin (Newsletter) Mei 2020 ERRN menyediakan informasi mendetail tentang persiapan pemilu di Australia. Di akhir Mei 2020 ERRN dan Audit Demokrasi [Democratic Audit] Australia mempublikasikan makalah kerja bersama berjudul “Electoral Management under COVID-19” [Manajemen Pemilu di tengah COVID-19].

 

Selandia Baru

19 September 2020 Pemilihan Umum dan Referendum

Komisi Pemilihan Umum Selandia Baru sedang mempertimbangkan memperluas pengaturan pemungutan suara alternatif yang ada (dirancang bagi pemilih yang tidak dapat hadir ke tempat pemungutan suara untuk memilih secara langsung) untuk semua pemilih dalam pemilihan umum yang dijadwalkan pada 19 September 2020. Pengaturan pemungutan suara alternatif yang sedang dipertimbangkan adalah memperluas layanan daring untuk pemungutan suara yang sekarang ini ditawarkan bagi pemilih di luar negeri, yang dapat mengunduh dan mengunggah surat suara mereka, memperluas layanan pemungutan suara melalui pendiktean telepon, yang tersedia bagi penyandang tuna netra, tuna netra sebagian atau memiliki disabilitas fisik (meskipun metode ini tidak memungkinkan pemilih memberikan suara tanpa bantuan); menawarkan pemungutan suara jarak jauh dan melalui pos, yang saat ini tidak diatur dalam undang-undang pemilu; dan memperluas penggunaan kotak suara keliling. BPP telah mengkomunikasikan dengan jelas kerangka hukum bagi potensi perubahan tanggal pemilu di web situs mereka.  

 

Ralat, 17 Juni 2020: Seluruh referensi yang dibuat untuk Rwanda d bagian kasus pilihan telah diganti ke Uganda.

 

Analisis dan Publikasi INTERNATIONAL IDEA TENTANG COVID-19 dan PEMILU

 

Segmen ini meliputi ringkasan analisis dan publikasi terbaru yang dipublikasikan oleh International IDEA tentang COVID-19 dan pemilu.

Analisis:

Publikasi:

Analisis dan publikasi tambahan dapat ditemukan di ACE Electoral Knowledge Network [Jaringan Pengetahuan Pemilu ACE]

 

Para Kontributor 

Pencipta dan editor utama: Erik Asplund

Desain dan komunikasi: Ingrid Bicu dan Yasnaya Guibert Masso

Penasihat Regional: Olufunto Akinduro (Afrika), Adhy Aman (Asia-Pacifik), Nana Kalandadze (Eropa), Adolfo Ocaña (Amerika Latin dan Karibia) dan Emna Zghonda (Dunia Arab).

Studi kasus: Adhy Aman, Amna Amin,  Erik Asplund, Andre Durante, Anika Heinma, Amanda Lanigan, Eleonora Pettenuzzo, Oliver Joseph, Nana Kalandadze dan Peter Wolf.

Penerjemah: Yasnaya Guibert Masso (Spanyol) Nana Kalandadze (Rusia) Independent Electoral Commission [Komisi Pemilu Independen] – Yordania (Bahasa Arab) Perludem (Bahasa Indonesia)

Peta: Diwas Pant

Pengedit salinan: Andrew Robertson 

Terima kasih juga disampaikan kepada Sead Alihodzic, Miguel Ángel Lara Otaola, Iida Hyyryläinen, Tendai Chinamora-Jönsson, Carolina Floru, Lourdes Gonzalez Prieto, Therese Pearce-Laanela, Lynn Simmonds, Abdurashid Solijonov dan Antonio Spinelli.

 

This page was created in cooperation with the Association for Elections and Democracy (Perludem)

Halaman ini merupakan hasil kerjasama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem​)

 

 

    Negara-Negara yang Menunda Pemilu Dalam Pandemi Covid-19

    Negara yang Tetap Pemilu Dalam Pandemi Covid-19

    Pedoman Komunikasi untuk Badan Penyelenggara Pemilu

    Strategi Komunikasi Krisis